WONOSARI, (KH),– Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho merasa heran dengan tidak adanya terobosan kebijakan yang diambil Bupati Gunungkidul, Sunaryanta menyusul dampak Pandemi COVID-19 yang semakin serius yang dialami masyarakat.
Beberapa waktu belakangan ini, Heri Nugroho mengaku tak tahan dengan keluhan hingga tangisan masyarakat, utamanya yang sangat terpukul dengan terjadinya pandemi COVID-19, seperti pelaku wisata dan seniman.
“Seniman dan pelaku wisata berulang kali menyampaikan aspirasi, kapan ada kebijakan yang berpihak bagi masyarakat berupa kelonggaran kegiatan pariwisata dan seni budaya,” kata Heri dalam jumpa pers di salah satu resto di Wonosari, Rabu (13/10/2021).
Pihaknya paham, kendali kebijakan PPKM berikut status levelnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun demikian, melihat dinamika COVID-19 di Gunungkidul yang terus melandai, pihaknya mendorong bupati punya terobosan kebijakan berskala lokal.
Seperti misalnya destinasi wisata buka pada hari tertentu. Jam operasional dibatasi, dan lain-lain. Menurut dia, kebijakan itu jauh lebih baik, daripada membiarkan wisatawan sembunyi-sembunyi masuk setelah main mata dengan joki yang bersedia mengantar wisatawan. Sementara untuk seniman, bisa diperbolehkan menggelar pentas seni dengan penonton terbatas serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ia tidak ingin gejolak di masyarakat berubah menjadi aksi yang justru kontraproduktif.
Seperti yang terbaru belum lama ini muncul, Heri juga mendengar pelaku wisata akan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk sikap menyerah dan frustasi.
Harusnya, lebih jauh Heri katakan, bupati merespon. Setidaknya menemui dan memberikan pemahaman. Alangkah lebih baik lagi memberikan solusi.
“Bupati mau mengambil langkah bagaimana merespon aspirasi masyarakat, saya sendiri belum tahu. Jangankan solusi, pola komunikasinya pun susah terbangun,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Heri merasa seperti ada barrier jika akan berkomunikasi dengan bupati. Komunikasi dalam konteks manajemen birokrasi antara bupati dan perangkat pemerintah di daerah dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat belum terjalin secara mudah, cepat dan efektif.
“Seolah ada banyak gembok jika mau berkomunikasi dengan bupati, lha ini yang menyulitkan,” sambungnya.
Melihat kenyataan demikian, pihaknya akan memanggil bupati untuk dimintai keterangan utamanya seputar aspirasi masyarakat yang banyak dikeluhkan akhir-akhir ini.
Sebagaimana diketahui, gabungan asosiasi pelaku wisata di Gunungkidul belum lama ini menyampaikan keluhan melalui surat tertulis yang berisi permohonan pembukaan destinasi wisata.
Dalam surat tersebut juga disertai pernyataan rencana aksi mengibarkan bendera putih di sejumlah destinasi sebagai bentuk sikap menyerah atas mandegnya usaha sektor wisata yang digeluti. (Kandar)
