GUNUNGKIDUL, (KH),– Ratusan hektar padi musim tanam ke dua di Gunungkidul terancam gagal panen atau puso. Sesuai informasi yang disampaikan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, jumlah terluas berada di Kecamatan Patuk.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Ir Raharjo Yuwono menginformasikan, padi mengalami puso karena kekurangan air.
“Lahan tanaman padi yang terancam gagal berada di 10 kecamatan di Gunungkidul. Luas totalnya ada 400 hektar,” kata dia, Sabtu, (15/6/2019).
Khusus di Kecamatan Patuk luas padi Puso mencapai 194 hektar. Untuk Kecamatan Semi nada 175 hektar, Karangmojo 10 hektar, Ngawen 35 hektar, Girisubo 6 hektar, Wonosari 2 hektar, Playen 13 hektar, Ponjong 32 hektar, Nglipar 8 hektar, dan Gedangsari 25 hektar.
Lebih jauh Raharjo menambahkan, padi puso berada di daerah yang tidak memiliki sumber air, atau semata hanya mengandalkan curah hujan. Sementara musim kemarau tahun ini dinilai datang lebih awal. Sehingga suplai air di lahan pertanian pada musim tanam ke dua sangat kurang.
“Kalau daerah yang berada dekat dengan sumber air masih aman. Seperti di sepanjang dan cabang-cabang Sungai Oya serta di daerah yang memiliki sumur,” timpalnya.
Akibat gagal panen yang mencapai 400 hektar tersebut, kerugian biaya operasional yang menguap mencapai Rp. 800 jutaan.
“Jika dihitung rata-rata biaya benih dan tenaga tiap hektarnya Rp. 2 jutaan ya kehilangan riil cost sampai Rp. 800 juta,” imbuh Raharjo.
Akan tetapi, pihaknya menilai secara umum angka puso tidak signifikan. Sebab jumlahnya jika dibandingkan dengan keseluruhan tanaman atau produksi padi masih cukup jauh yakni 400:58.000 hektar. Atau dengan kata lain padi yang mengalami puso hanya 0.6 % dari total produksi padi 2019.
“Sekilas kelihatanya tetap masih surplus dibanding kebutuhan beras masyarakat Gunungkidul selama 1 tahun. Kondisi dampak dari kemarau ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” ungkap dia.
Sementara itu salah satu petani di Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Mirah mengaku memilih tak melanjutkan mengairi padi dari air sungai. Sebab akumulasi biaya jasa pengairan lahan dinilai cukup tinggi.
