WONOSARI, (KH) — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan ulang perihal data kemiskinan. Validasi data kemiskinan ini akan dilakukan dengan memperbaiki metode pendataan.
Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan, Pemerintah bersama BPS akan menggunakan pendataan dengan sistem uji publik. Metode yang belum pernah dilakukan sebelumnya ini diyakini akan lebih valid.
“Kita akan menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) karena di sana ada program Analisis Kemiskinan Partisipasi (AKP). Dari data yang ada, nantinya akan dilakukan pendataan ulang oleh fasilitator,” kata Immawan, Jumat (17/10/2014).
Dijelaskan, seluruh data yang sudah dilakukan pendataan oleh fasilitator, nantinya akan dilakukan uji publik. Metode baru ini akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat langsung.”. Nantinya data yang sudah ada akan dievaluasi langsung oleh masyarakat di setiap wilayah,” papar politisi partai bergambar matahari terbit ini.
Immawan berharap, validasi data kemiskinan tersebut akan mempermudah pemerintah mengentaskan kemiskinan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Gunungkidul. “Data terakhir, kemiskinan Gunungkidul mencapai 22 persen dari jumlah penduduk,” ungkapnya.
Rencananya, pendataan dengan metode uji publik akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih. “Kita masih menunggu kebijakan pemerintah, apakah nantinya ada perubahan kebijakan atau tidak, kemungkinan akhir tahun pendataan ini sudah bisa kita mulai,”katanya.
Orang nomor dua di Pemerintahan Gununungkidul ini menambahkan, dari 144 desa, baru ada 24 desa yang saat ini sudah memiliki Sistem Informasi Desa (SID) atau program Analisis Kemiskinan Partisipasi (AKP). “Mudah-mudahan semua desa segera menyelesaikan pembuatan sistem ini, sehingga data kemiskinan yang nyata dapat segera kita dapat,” imbuhnya.
Sementara itu, LSM Institute of Development and Economic Analysis (IDEA), Tri Wahyu Suci Wulandari mengaku, sangat mendukung program pemerintah tersebut. Metode baru itu diharapkan dapat mempercepat pengentaskan kemiskinan di Gunungkidul.
“Data yang selama ini dimiliki BPS memang kurang maksimal. Setelah data yang valid didapat, kita berharap pengentasan kemisikinan bisa dilakukan secara masiv, sehingga masyarakat akan merasakan dampaknya langsung,” pungkasnya.(Juju/Tty)
Pemkab Segera Data Kemiskinan Dengan Metode Uji Publik
