WONOSARI, (KH),– Beberapa fraksi pilih walk out dalam agenda rapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan kedua atas Perda Gunungkidul no 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul.
Sebagaimana diketahui, Bupati Gunungkidul mengusulkan dibentuknya dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Dua OPD usulan itu yakni yang mengurusi Peternakan serta Pemuda dan Olahraha. Bidang peternakan dipisah dari Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) menjadi OPD baru, lantas bidang pemuda dan olahraga juga direncanakan dibentuk OPD tersendiri sehingga tak lagi menyatu dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Ketua Fraksi PDIP, Demas Kursiswanto menegaskan, PDIP Gunungkidul mendukung atas usulan bupati membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Hanya saja, tidak untuk saat ini.
“Kami menyarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Alasannya karena wabah COVID-19 dalam situasi darurat. Penanganan wabah harus serius dan diprioritaskan,” tandas Demas saat ditemui usai meninggalkan rapat di ruang parupurna DPRD Gunungkidul, Senin (12/7/2021) sore.
Pihaknya menilai, Pemkab terlebih dulu harus fokus serius menangani penularan virus yang semakin meningkat.
“Tingginya kasus kematian ini juga membuat prihatin, harus diatasi dulu. Perkara ini berkaitan dengan kemanusiaan,” tegas dia.
Di sisi lain, wabah COVID-19 yang memaksa pemerintah memberlakukan PPKM darurat di Jawa-Bali juga sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul. Sehingga, jika nanti COVID-19 mereda, maka Pemkab harus kembali fokus pada pemulihannya.
“Usai penanganan wabah, seharusnya pemkab kembali perhatikan dan konsentrasi pada kesejahteraan warga,” lanjut Demas.
Dalam upaya pemulihan ekonomi, sambungya, Pemkab harus mempersiapkan strategi guna menjaga ketahanan pangan. Dengan alasan-alasan itu, maka pihaknya kembali menegaskan, fraksi PDIP tidak menyetujui penambahan OPD untuk saat ini.
Pihaknya mendorong OPD baru yang diusulkan tidak buru-buru dibentuk. Namun, bidang yang direncanakan hendak ditangani OPD baru dapat dioptimalkan oleh OPD yang sekarang menaunginya.
Hal senada diungkapkan Fraksi PKS, Arif Wibowo. Usai meninggalkan rapat ia mengaku tidak setuju dengan pembentukan OPD baru bukan karena anti dengan pembinaan pemuda dan olahraga.
“Seharusnya bisa menangkap keresahan masyarakat karena dampak pandemi. Kelembagaan gemuk punya risiko pembengkakan anggaran. Lantas nggak ada jaminan struktur perangkat daerah baru bisa memperbaiki performa yang ada selama ini,” ketus Arif.
PKS menyayangkan, sebab momentum pengusulan OPD baru sama sekali tidak tepat. Toh, timpal dia, pemberdayaan pemuda untuk mengurangi pengangguran, ada Disnakertrans serta Dinas Koperasi dan UKM. Adapun OPD dengan anggaran masing-masing yang ada saat ini hanya butuh didorong agar lebih optimal.
“Masing-masing anggota fraksi memang punya pandangan masing-masing. Kalau kami nggak sampai hati membahas ini (red, pembentukan OPD). Sebab dinas baru konsekuensinya jelas anggaran. Hitungan kasar untuk belanja pegawai yg kemarin disampaikan Rp850 juta. Belum fasilitas belanja langsung yang lain, seperti ATK, dan lain-lain,” ungkap Arif.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, sebagaimana disampaikan Eckwan Mulyana, Pemkab semestinya memerjuangkan masyarakat luas. Saat ini yang dibutuhkan penanganan wabah. Berdasar pengamatannya saat terjun terlibat menjadi relawan, beberapa kasus menimbulkan dampak psikis dan sosial.
“Sekarang kalau ada yang sakit, tidak semua orang berani mendekat memotivasi dan member support. Hal ini juga persoalan yang butuh penanganan serius dan ekstra, edukasi dan kepedulian yang dibutuhkan masyarakat,” kata dia lugas.
Menjadi salah satu pendukung pembentukan OPD, Fraksi Golkar, menghormati sikap politik fraksi lain. Karena, itu bagian dari demokrasi.
“Kami Golkar sebagai pengusung Sunaryanta-Heri Susanto dari awal menjadi bagian yang mendukung penambahan Dinas Pemuda dan Olahraga, ini semua karena kebutuhan bukan sebatas keinginan,” kata anggota Fraksi Golkar, Heri Nugroho.
Menurutnya, begitu pentingnya bidang pemuda dan olahraga diurus secara khusus dalam dinas tersendiri agar lebih fokus. Menurut pandangan Golkar pandemi diakui butuh konsentrasi sangat tinggi dan fokus dalam penanganannya. Tapi, penataan kelembagaan juga penting dalam rangka program kegiatan bagi masyarakat.
“DPRD secara umum setuju, beberapa fraksi menyarankan penundaan 3 tahun lagi. Mestinya ada kajian, kenapa Dinas Peternakan boleh berdiri tapi Dinas Pemuda Olahraga ditunda. Karena pandemi, apakah mengganggu kemampuan keuangan daerah atau tidak dan sebagainya,” ulas Heri.
Meski diwarnai walk out sejumlah ketua fraksi, DPRD dan bupati akhirnya menemui kesepakatan menyetujui pembentukan OPD baru. Rencana pengusulan OPD baru itu lantas akan diajukan ke Gubernur. (Kandar/Edi Padmo)
