WONOSARI,(KH) — Layananan Pendidikan Inklusi yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik. Di pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul, pendidikan yang dikhususkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) masih menemui berbagai kendala.
Staff Yayasan Seni Nusantara, Admila Rosada mengatakan, berdasarkan survey yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Direktorat Pendidikan Khusus layanan Khusus (PKLK) bersama Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara menyebutkan, pelaksanaan pendidikan inklusi di pesisir selatan masih terkendala masalah kesiapan sekolah, guru pendamping dan kurikulum.
“Survey kita lakukan selama dua bulan Januari- April 2015, hasilnya banyak sekolah yang belum siap,” kata Admila ditemui seusai mengikuti Seminar “Survey” Kebutuhan Pendampingan Anak Berkebutuhan Kusus di Ruang Rapat I, Pemkab Gunungkidul, Rabu (15/4/2015).
Dijelaskannya, dalam survey yang dilaksanakan, kesiapan sekolah dibagi menjadi tiga, yakni kesiapan sekolah, kesiapan anak, dan kesiapan orang tua. Survey ini diharapkan membawa konsekuensi peningkatan kualitas human capital maupun Sumber Daya Alam (SDM) di kawasan pesisir.
“Dari hasil survey dilakukan tabel. Masih kuat di antara mereka yang beranggapan, jika ABK harus sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Paradigma ini yang seharusnya harus diubah,” ungkapnya.
Admila menjelaskan, dari 6 kecamatan di Gunungkidul ada dua kecamatan yang dijadikan pusat percontohan, di antaranya Kecamatan Panggang dan Purwosari. Dari 10 sekolah inklusi yang diteliti, masalah tersebar yang ditemukan, yakni dalam bidang akademik khusunya kognitif.
“Kita mengambil sample 63 siswa. Setelah kita lakukan penelitian, 57 siswa kesulitan masalah kognitif,” terangnya.
Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi di Pesisir Selatan masih terkendala masalah guru ajar. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, sekolah yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusi belum semuanya memiliki guru yang setiap harinya mengajar anak berkebutuhan khusus.
Sementara, Perwakilan dari Disdikpora DIY, Didik Wardoyo mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan guru pendidikan inklusi di Pesisir Selatan Gunungkidul, pihaknya mengirimkan dua guru setiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalakan pelayanan inklusi di Pesisir Selatan Gunungkidul.
“Idealnya memang harus ada guru pendampimng setiap hari, tetapi ini belum bisa kita lakukan. Keterbatasan ini dapat ditanggulangi dengan pengiriman guru yang dilakukah Disdikpora setiap satu minggu dua kali,” ungkapnya.
Sementara, KPH Wironegoro pemilik Yayasan Seni Nusantara mengatakan, survei ini dilakukan untuk mengetahui potret pendidikan inklusi di Gunungkidul. “Survei ini sebagai langkah monitoring berbagai masalah pendidikan inklusi di Gunungkidul, sehingga ke depan pendampingan ABK lebih maksimal,” jelasnya.
Seminar yang dilaksanakan di ruang rapat 1 Pemda Gunungkidul, dihadiri KPH Wironegoro, Pro. DR Amitya KUmara dan Sri Wahyuningsih dari direktorat pendudukan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Kementrian Pendidikan RI. (Juju)
