WONOSARI, (KH),– Ratusan lurah dan perangkat kalurahan se Gunungkidul menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Gunungkidul, Rabu (15/12/2021). Mereka berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB. Kegiatan diawali dengan orasi oleh Ketua Paguyuban Semar, Heri Yulianto.
Usai orasi, belasan perwakilan lurah diminta masuk ke gedung dewan. Dihadapan Ketua DPRD dan jajaran ketua fraksi Heri menyampaikan alasan dilakukannya aksi berikut sejumlah permintaannya.
“Permintaan atau aspirasi utama kami agar dilakukan revisi Peraturaan Presiden (Perpres) No 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022, khususnya pasal 5 ayat 4 tentang penggunaan dana desa,” Jelas Lurah Ngloro ini.
Lebih jauh disampaikan, dengan turunnya Perpres tersebut kalurahan kesulitan mengelola keuangan desa karena alokasi mata anggaran berikut besaran prosentasenya telah ditentukan.
“Permintaan kami agar dikaji kembali, dan syukur direvisi,” Tandas dia.
Padahal, lanjut Heri, sebelumnya telah disusun dan disepakati hingga tingkat padukuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk tahun 2022. Pihaknya dan seluruh lurah heran dengan kemunculan Perpres yang di dalamnya mengatur tentang beberapa mata alokasi anggaran berikut besaran prosentasenya.
“Perpres menghendaki 40 persen minimal peruntukkannya harus untuk BLT, 28 persen ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk penanganan Pandemi Covid-19. Totalnya ada 68 persen,” rinci Heri.
Sambung dia, sisanya sebanyak 32 persen. Masih ada ketentuan kegiatan prioritas, diantaranya penanganan stunting wajib dialokasikan dari APBKal 11 persen RTLH 7 persen, dan penyertaan modal BUMKal minimal 6 persen. Maka totalnya menjadi 99 persen.
“Semua sudah diremot dari atas, disisakan 1 persen saja dari 100 persen. Ini benar-benar mengerikan bagi kami,” Imbuh dia.
Dalam kesempatan tersebut, Heri mewakili lurah menyerahkan sejumlah surat berisi aspirasi yang diantaranya agar dilanjutkan sampai ke tangan presiden.
Menanggapi aspirasi, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengaku mengerti dengan keresahan lurah. Pihaknya berjanji akan menyampaikan permintaan tersebut ke tingkat atas sebagaimana permintaan lurah.
“Kami akan merekomendasikan kepada bupati mengenai hasil audiensi hari ini agar diteruskan secara berjenjang ke pemerintah di tingkat atas,” kata Endah. (Kandar)
