GUNUNGKIDUL, (KH),– Dalam rangka mengoptimalkan potensi perempuan sebagai penggerak dalam pembangunan bangsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) mengadakan Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di 34 provinsi di Indonesia.
Bimtek juga digelar di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta. Bimtek dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul selama tiga hari, mulai tanggal 14 hingga 16 Juni 2023. Bimtek yang terselenggara berkat kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa ini setidaknya diikuti oleh 30 perempuan dari berbagai unsur di-12 kalurahan di Gunungkidul.
Deputi KPPPA, Dermawan mengatakan, Bimtek diharapkan dapat memunculkan pemimpin-pemimpin perempuan di wilayah perdesaan Kabupaten Gunungkidul yang dapat mengawal berbagai program untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Mereka digadang berkontribusi juga pada tercapainya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
“Perempuan Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, tetapi tidak dipungkiri bahwa pusaran budaya patriarki masih mengakar dengan kuat di berbagai lini kehidupan,” ungkapnya, Rabu, (14/6/2023).
Dia menyebutkan, Indonesia masih menghadapi masalah tingginya angka kematian ibu melahirkan, perkawinan anak yaitu terjadi 1 kasus dari 9 anak, kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan, pekerja informal tanpa perlindungan hukum, dan rendahnya partisipasi politik serta kepemimpinan perempuan.
Dermawan menegaskan, Indonesia harus keluar dari situasi ini dengan cara melakukan pemberdayaan perempuan untuk membangun kesadaran kritis dan kepekaan terhadap masalah-masalah perempuan yang dialaminya sendiri maupun lingkungannya. Maka, perlu membangkitkan daya perempuan supaya tumbuh kepemimpinannya, memiliki kekuatan, dan keberanian untuk melakukan perubahan.
Lebih jauh disampaikan, mengupayakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibutuhkan keseriusan. Harus ada perhatian khusus terhadap perempuan yang kondisinya lebih rentan secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya.
“Dalam sasaran pembangunan 2024, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Indonesia menargetkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,39 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 74,18,” papar Dermawan.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Rifka Annisa Indiah Wahyu Andari mengungkapkan, dua target tersebut hanya dapat dicapai jika perempuan mendapatkan iklim budaya yang setara dan berkeadilan gender.
“Ruang-ruang politik terbuka bagi perempuan sehingga mempunyai posisi tawar dalam pengambilan keputusan di ranah privat maupun publik,” kata Indiah.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengklaim bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen dalam mendorong partisipasi perempuan. Komitmen ditunjukkan dengan diterbitkannya peraturan bupati tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
“PUG di sini merupakan salah satu upaya terpadu penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah,” jelas Sunaryanta.
Guna mewujudkan PUG tersebut, terdapat 7 prasyarat pelaksanaan yang di antaranya menekankan peran serta masyarakat dan menekankan keterlibatan kelembagaan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta Nelly Tristiana menilai, keterlibatan perempuan perdesaan sangat penting.
Dia mengambil contoh, Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk 776.705 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar, yakni 383.610 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki 374.558 jiwa. Pada tahun 2022angka IPM 70,96, IDG 75,53 .
“Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, keterwakilan perempuan masih minim,” tandasnya.
Menurut dia, fakta keterwakilan minim bisa dilihat dari jumlah lurah dari 144 kalurahan. Saat ini hanya terdapat 5 orang lurah perempuan. Selain itu, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2019 – 2024 juga belum memenuhi minimum kuota 30 persen, yakni hanya 22,22 persen. Adapun rinciannya, anggota dewan perempuan berjumlah 9 orang dan laki-laki berjumlah 36.
Selain dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, bimtek ini juga dilaksanakan di Kabupaten Sleman pada 23 – 25 Mei 2023 di Kalurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman. Adapun sebagai tindak lanjut, program Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dilanjutkan dengan proses pendampingan lapangan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan selama 3 bulan. (Kandar)
