GUNUNGKIDUL, (KH),— Pelayanan publik dari pemerintah tak selamanya sesuai standar. Adakalanya mengecewakan. Masyarakat Gunungkidul yang menerima pelayanan tak memuaskan dapat menyampaikan aduan.
Segenap aduan atau aspirasi yang ingin disampaikan ke pimpinan di Pemkab Gunungkidul telah dibuatkan fasilitas. Masyarakat pun bisa secara bebas mengaksesnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gunungkidul, Wahyu Nugroho menyampaikan, jika punya uneg-uneg mengenai pelayanan publik tak perlu melemparnya ke media sosial.
“Bila ingin menyampaikan aspirasi atau aduan tidak perlu ke media sosial, sekarang langsung saja buka SP4N-LAPOR!,” kata Wahyu saat menggelar Sosialisasi Layanan Aduan Masyarakat SP4N-LAPOR! di ruang Handayani Setda Gunungkidul, Rabu (15/06/2022) lalu.
Dijelaskan, SP4N-LAPOR! adalah sebuah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yakni layanan aspirasi pengaduan online untuk masyarakat.
Pokok dari sistem ini adalah memberikan ruang untuk masyarakat agar dapat memberikan aspirasi dan pengaduan seputar layanan publik dan pembangunan daerah yang dapat diakses secara online.
Diskominfo Gunungkidul saat sosialisasi mengundang perwakilan dari Forum Perempuan Badan Musyawarah Kelurahan (Bamuskal) se-Kabupaten Gunungkidul.
Wahyu berharap, seusai sosialisasi perwakilan yang hadir dapat memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya mengenai bagimana menyampaikan aspirasi dan aduan yang baik dan benar.
“Aspirasi dan aduan ini nanti akan langsung disampaikan kepada Bupati Gunungkidul. Bilamana ada aspirasi ataupun aduan yang mendesak bisa segera ditindak lanjuti atau menunggu untuk diintervensi terlebih dahulu,” tandas Wahyu.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengaku senang dengan hadirnya sistem ini. Dengan adanya sistem ini masyarakat kini bisa lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi dan aduannya dengan mudah.
“Era Digitali seperti saat ini memang selayaknya ada inovasi semacam ini, apalagi masyarakat kita ini sudah melek teknologi. Harapannya ibu-ibu setelah ini bisa turut menyebarluaskan informasi mengenai sistem ini,” pinta Sunaryanta.
Selain menjadi media penyampai aduan, sistem tersebut dinilai memudahkan Pemerintah Daerah dalam rangka memonitor kondisi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sebab, aduan dan informasi hadir langsung dari masyarakat. (Kandar)
