GUNUNGKIDUL, (KH),– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, Heri Nugroho ikut menanggapi polemik Pantai Watu Kodok di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul.
Saat ditemui baru-baru ini, politisi Partai Golkar itu mengaku telah berkomunikasi dengan pihak kalurahan, antara lain carik setempat. Heri menyarankan agar secepat mungkin pihak kalurahan berinisiatif menjalin komunikasi dengan Panitikismo.
“Kami sudah mendengar bahwa teman-teman di sana (Pokdarwis Watu Kodok) membuat jalan sebagai akses ke bukit. Kerja-kerja swadaya itu sudah banyak dilakukan warga diberbagai destinasi. Mereka berinisiatif ingin membuka atau menambah ragam destinasi wisata baru,” kata Heri.
Bersamaan, lanjutnya pihak Keraton dalam hal ini Panitikismo sedang melalukan pemetaan tanah Sultan Ground (SG). Pemetaan dilakukan agar tertib inventarisir. Diantaranya juga jangan sampai kelompok masyarakat membuka lahan secara bebas untuk keperluan pariwisata tanpa ijin.
“Maka saya sarankan, Pak Carik segera mengajak perwakilan Pokdarwis ke Panitikismo untuk mendiskusikan masalah ini,” pintanya.
Heri tidak ingin konflik berkepanjangan lalu seolah ada benturan antara Keraton dan masyarakat.
“Saya sudah minta, cepat-cepat ketemu dengan Panitikismo. Kalau ijin belum turun, diupayakan bagaimana agar bisa segera turun dengan melengkapi dan memenuhi semua prosedurnya,” tegas Heri.
Mestinya, jika semua prosedur terpenuhi, Heri yakin Panitikismo akan memperbolehkan masyarakat mengelola lahan SG.
Pihaknya juga berharap, syarat atau ketentuan dari Panitikismo tidak memberatkan kelomopok masyarakat, seperti Pokdarwis. Sehingga, Pokdarwis memungkinkan untuk memenuhinya.
Dia tidak menampik bahwa Pokdarwis khawatir, dibalik pemasangan Portal untuk menutup akses ke bukit Pantai Watu Kodok itu karena ada investor bermodal besar yang telah memegang kekancingan.
Maka, melalui pertemuan dengan Panitikismo, Heri berpesan agar hal itu sekaligus untuk ditanyakan.
“Kalau memang sudah menjadi hak investor dan masyarakat terpinggirkan, maka kami akan membantu ikut berteriak. Maksud saya, investor boleh masuk dan mengelola, tapi jangan pernah menyakiti masyarakat kecil yang ada di situ, yang turun-temurun mengolah lahan SG di situ. Kalau tiba-tiba datang investor bermodal besar lalu menyingkirkan masyarakat, itu tidak adil,” tandas Heri.
Heri menyebut, banyak lahan SG di sepanjang garis pantai yang berisiko menjadi konflik mana kala tidak ada kejelasan sejak awal. Maka masyarakat yang saat ini mengelola atau yang hendak membuka wahana wisata diminta hati-hati. Dia lagi-lagi meminta masyarakat terlebih dahulu memastikan hak kekancingannya ada. (Kandar)
