KARANGMOJO, (KH)— Babak baru penyelenggaraan pariwisata di destinasi wisata Goa Pindul dimulai. Setelah adanya Nota Kesepakatan yang ditandatangani sembilan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Desa Bejiharjo beberapa waktu lalu tentang kontribusi masuk destinasi wisata, hal ini diharapkan menjadi titik awal pengelolaan yang harmonis.
Dikatakan Kepala Dinas Kabudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Gunungkidul, Sartanto ST, bahwa Nota Kesepakatan merupakan kerjasama ranah internal antar Pokdarwis, hal tersebut dilatarbelakangi tidak adanya kerjasama antar pengelola kawasan Pindul, sehingga menimbulkan muncul dan tenggelamnya konflik yang berlarut-larut.
Maka, sambung Saryanto, dengan difasilitasi oleh Polres dan Pemkab akhirnya Sembilan Pokdarwis dapat menerima dengan lapang dada mengenai adanya biaya ‘kontribusi masuk’ apabila salah satu pokdaris akan memasukkan wisatawan ke destinasi yang dikelola Pokdarwis lain.
“Salah satu tujuannya agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya satu kelompok saja tetapi masyarakat Bejiharjo secara umum. Hal ini sebagai titik awal nanti banyak lagi yang akan kita bahas,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Pihaknya juga akan mendorong agar pihak desa mempunyai andil misalnya dalam pembuatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadahnya kelak, sehingga jangan hanya sebagai penonton saja. Dengan begitu pihak desa ikut berperan dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah.
Masyarakat bersama desa dapat ikut mengelola dengan mendirikan BUMDes itu, sebab, nanti ketika terbentuk BUMDes pemerintah bisa memberikan ketugasan untuk mengelola daya tarik pariwisata yang ada.
Sementara itu, disebutkan Kepala bagian Pembangunan Desa Bejiharjo, Jumiyo, Sembilan pokdarwis yang telah menjalin kesepakatan diantaranya; Pokdarwis Dewa Bejo dengan destinasi yang dikelola Goa Pindul, Pokdarwis Mriwis Putih dengan destinasi Telaga Mriwis Putih, Pokdarwis Gelaran Indah (Goa Istana Batu Kristal), Pokdarwis Sumber Banyu Moto (Goa Gelatik), Pokdarwis Ngancar Wisata (Goa Si Oyot), Sadam Wisata (Goa Tanding), Karya Wisata (Goa Sriti), Goa Mas Adventure (Goa Emas), Dewi Taliman (Situs Pubakala Sokoliman).
Berdasar Nota Kepakatan dengan nomor: B/01/IX/2016, berapa poin kewajiban yang disepakai pada pasal V ialah bahwa semua pokdarwis yang memasukkan destinasi wisata kecuali ke Goa Tanding disepakati membayar kontribusi sebesar Rp. 10 ribu kepada podarwis pengelola.
Lalu, Pokdarwis yang memasukkan wisatawan ke Goa Tanding disepakati mendapat kontribusi sebesar Rp. 25 ribu. Kemudian, tarif masuk ke Goa Pindul ialah Rp. 35.000. Dari kontribusi sebesar Rp. 10.000 tersebut pokdarwis pengelola wajib membayar asuransi sebesar Rp. 2.500.
Dilanjutkan ke Pasal VI, apabila BUMDes Bejiharjo terbentuk, secara otomatis berdasar kesepakatan, dana asuransi sebesar Rp. 2.500 akan dialihkan menjadi kas BUMDes Bejiharjo. Kemudian asuransi menjadi tanggungjawab Pemkab Gunungkidul. kemudian, semua pokdarwis akan segera mengurus legalitas Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
Disinggung kapan BUMDes terbentuk, Jumiyo menegaskan, bahwa sesuai dengan program desa, pada akhir 2016 ini memang sudah harus terbentuk BUMDes. Selain menjalankan amanat undang-undang bahwa satu desa satu BUMDes, hal ini juga sebagai persiapan Bejiharjo pada lomba desa 2018.
“BUMDes juga menjadi program Kades terpilih, maka mau tidak mau harus segera terbentuk, apabila nanti menjadi jalan keluar atau solusi penanganan wisata Pindul, saya kira itu juga harapan kita semua,” ujar Jumjiyo.
Lanjut dia, BUMDes yang terbentuk tidak hanya menangani bidang pariwisata saja, tetapi ada beberapa unit bidang lain yang telah disiapkan, untuk menangani bidang pariwisata pihaknya perlu mengukur kondisi kesiapan segala sesuatunya terlebih dahulu.
Diakui, bidang wisata merupakan satu bidang yang apabila dikelola memiliki potensi besar, banyak harapan masyarakat juga demikian. Apabila BUMDes nanti berdiri kegiatan wisata masuk didalamnya, sehingga Pindul memiliki jangkauan manfaat yang lebih luas.
“Dapat memberikan kesejahteraan ke masyarakat umumnya di Bejiharjo. Mudah-mudahan melalui BUMDes itulah pengelolaan Pindul dapat diterima oleh masyarakat dan pihak pokdarwis. Kedepan akan kita manfaatkan sebagai salah satu potensi pembangunan di Bejiharjo,” harapnya. (Kandar)
