GUNUNGKIDUL, (KH),– Penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul terus bergulir. Aksi demonstrasi dan keprihatinan digelar puluhan kader di depan Kantor DPD Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026).
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan penolakan hasil Musda dan tuntutan agar Musda Golkar Gunungkidul diulang.
Mantan Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Ponjong, Supriyono, menegaskan poin utama aksi yang digelar yakni mendesak agar Musda yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026–2031 dilaksanakan ulang.
Desakan tersebut disampaikan Supriyono dalam orasinya . Ia menilai pelaksanaan Musda yang berlangsung di Kantor DPD Golkar DIY pada Senin (9/11/2026) bermasalah karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi partai.
Menurut Supriyono, persoalan utama bermula dari penundaan Musda yang semestinya dilaksanakan pada 8 November 2025. Agenda lima tahunan tersebut terus mengalami kemunduran hingga akhirnya penyelenggaraannya diambil alih oleh DPD Golkar DIY.
Penundaan itu, lanjutnya, berdampak pada kepengurusan Golkar di tingkat kecamatan. Masa kepengurusan PK yang semestinya berakhir menjelang pelaksanaan Musda menjadi persoalan tersendiri ketika 14 PK justru diberhentikan dan digantikan oleh pengurus pelaksana tugas (Plt).
“Kami diberhentikan secara mendadak. Hal ini juga menyalahi aturan,” ujar Supriyono di hadapan peserta aksi.
Ia mempersoalkan keputusan pemberhentian tersebut karena para pengurus kecamatan sebelumnya memiliki hak suara dalam Musda. Supriyono menduga penggantian pengurus PK dengan orang-orang yang baru disiapkan menjelang Musda berpengaruh terhadap komposisi pemilik suara.
Menurutnya, pengurus pengganti tersebut dipilih untuk mengarahkan dukungan kepada Eri Agustin yang kemudian ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi.
Supriyono menegaskan hasil Musda tersebut tidak dapat diterima oleh 14 PK yang sebelumnya diberhentikan. Ia menilai proses pergantian kepemimpinan di tingkat kabupaten semestinya tetap memberikan ruang bagi pengurus kecamatan sebagai pemilik hak suara.
“Kami tidak bisa menerima hasil itu. Ada 14 PK yang diberhentikan secara serentak. Kami akan melakukan serangkaian upaya agar Musda digelar kembali,” katanya.
Supriyono menambahkan, keberatan terhadap pelaksanaan Musda juga telah disampaikan melalui surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Langkah tersebut ditempuh agar persoalan internal Golkar Gunungkidul mendapat perhatian dari pimpinan partai di tingkat pusat.
Dewan Penasihat Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, turut melontarkan kritik terhadap kepemimpinan DPD Golkar DIY. Ia menilai pengelolaan organisasi di tingkat provinsi berlangsung arogan. Penilaian tersebut didasarkan pada dugaan intimidasi yang dilakukan Ketua DPD Golkar DIY terhadap sejumlah PK agar menyetujui calon ketua yang dikehendakinya.
“Kalau partai dikelola secara brutal seperti ini, mau jadi apa Golkar?” tanya dia.
Polemik Berawal dari Penundaan Musda
Sebelum Musda terlaksana, persoalan jadwal telah menjadi sorotan sejumlah kader. Sebelumnya desakan dari pengurus kecamatan agar Musda segera digelar juga telah disampaikan. Supriyono saat itu menyebut agenda tersebut semestinya berlangsung pada 8 November 2025, tetapi hingga akhir Oktober 2026 belum juga terlaksana.
Polemik kemudian berkembang menjelang pelaksanaan Musda. Sejumlah pengurus kecamatan mulai mempersoalkan wacana penunjukan Plt PK. Mereka khawatir pergantian pengurus menjelang Musda akan memengaruhi hak suara dalam menentukan kepemimpinan partai.
Musda XI akhirnya digelar pada 9 November 2026 di Kantor DPD Golkar DIY. Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi setelah dinyatakan menjadi satu-satunya bakal calon yang memenuhi persyaratan.
Namun, hasil tersebut justru memunculkan penolakan dari 14 PK. Mereka mempersoalkan penerbitan keputusan Plt terhadap pengurus kecamatan yang disebut berlangsung menjelang pelaksanaan Musda.
Persoalan itu kini menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan kepada DPP Partai Golkar. Para pengurus yang menolak berharap pimpinan pusat dapat menelaah kembali proses penyelenggaraan Musda XI Golkar Gunungkidul.
Menanggapi aksi tersebut, mantan Ketua DPD Golkar Gunungkidul Heri Nugroho menyatakan bahwa penyampaian aspirasi melalui aksi maupun orasi merupakan hal yang sah. Ia mempersilakan para kader menyampaikan keberatan kepada DPD Golkar DIY selaku panitia Musda maupun melalui Mahkamah Partai di DPP Golkar apabila terdapat sengketa terkait pelaksanaan Musda.
Menurut Heri, hal terpenting adalah aksi penyampaian aspirasi tetap berlangsung tertib dan aman serta tidak berujung pada perusakan fasilitas kantor.
