GUNUNGKIDUL, (KH),– Dinamika Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Gunungkidul terus menuai protes. Sejumlah kader dan pengurus di tingkat kecamatan (PK) menyatakan keberatan terhadap proses reorganisasi yang berlangsung. Mereka, sebanyak 14 PK menilai mekanisme Musda mengabaikan aturan organisasi dan memangkas hak PK sebagai pemilik suara.
Dewan Penasihat Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, melontarkan kritik keras terhadap proses yang dinilainya sebagai reorganisasi paling brutal. Ia menilai penundaan Musda yang berlangsung hampir satu tahun justru berujung pada pelaksanaan yang tidak mengindahkan pedoman dasar partai.
Ratno bahkan menyebut proses tersebut lebih menyerupai hajatan pribadi dibandingkan forum pengambilan keputusan organisasi.
“Pedoman aturan semua ditinggalkan. Bagi saya, cara Musda itu bukan Musda, tapi hajatannya Pak Singgih, nyupiti hak-haknya teman-teman PK,” ungkap Ratno saat ditemui awak media di Gunungkidul baru-baru ini.
Menurut Ratno, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keterlibatan Ketua DPD I Partai Golkar DIY, Singgih Januratmoko yang turun langsung ke Gunungkidul untuk mengondisikan dukungan terhadap figur calon tertentu. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan marwah, etika, dan aturan kepemimpinan partai.
Padahal, menurutnya, pengurus kecamatan selama ini memiliki peran penting dalam membesarkan partai, termasuk berjuang dalam kontestasi politik maupun pilkada.
Kritik serupa disampaikan Pengurus Kecamatan (PK) sekaligus Koordinator Relawan Golkar Kapanewon Panggang, Haryanto. Ia secara tegas menyatakan tidak menerima keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan di kantor DPD Provinsi.
Haryanto bahkan menilai produk kepemimpinan DPD II Partai Golkar Gunungkidul maupun DPD I Partai Golkar DIY sebagai produk yang gagal.
“Hasil Musda atau hasil pertemuan pada siang hari ini saya anggap adalah pertemuan yang arogan. Kami selaku PK juga selaku relawan Partai Golkar tidak menerima keputusan apa pun,” tandas Haryanto.
Ia menjelaskan, ketegangan bermula ketika para pengurus kecamatan dipanggil oleh pimpinan partai. Dalam pertemuan tersebut, menurut Haryanto, muncul upaya mengarahkan pilihan kepada figur tertentu.
Ia menilai penentuan pimpinan partai di tingkat kabupaten semestinya menjadi kewenangan pemilik suara di tingkat akar rumput, bukan ditentukan sepihak oleh pimpinan di atasnya.
“Yang punya hak untuk menentukan pimpinan itu adalah akar rumput atau PK, bukan kok pimpinan menentukan pimpinan, mau jadi apa Partai Golkar itu,” tambahnya.
Haryanto juga mempersoalkan penunjukan pelaksana tugas (PLT) kepengurusan yang disebut dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan para pengurus kecamatan. Kondisi tersebut semakin memperkuat penolakan mereka terhadap keputusan yang dihasilkan dalam proses Musda.
Singgung Filosofi Jawa
Di tengah kritik yang disampaikan, Ratno mengangkat filosofi Jawa Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Ia memaknai filosofi tersebut sebagai pengingat bahwa kesombongan dan tindakan yang tidak sesuai aturan pada akhirnya akan runtuh.
“Kalau kesombongan diletakkan di atas kepala, dia akan segera jatuh. Lihatlah nanti,” tegasnya.
Ratno menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dilandasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Partai Golkar Gunungkidul. Ia bahkan menyatakan siap menerima konsekuensi apabila sikap kritisnya berujung pada pencabutan keanggotaan partai.
Ia mendorong kader dan pengurus kecamatan mengambil langkah konkret, termasuk menyampaikan surat resmi hingga mengadukan persoalan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian agar aturan organisasi tetap menjadi pijakan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Penolakan yang disampaikan para kader tersebut menunjukkan bahwa polemik Musda tidak hanya menyangkut pergantian kepemimpinan, tetapi juga menyentuh persoalan mekanisme organisasi dan keterwakilan suara pengurus di tingkat bawah.
