GUNUNGKIDUL, (KH),– Upaya mewujudkan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang inklusif terus diperkuat di Kabupaten Gunungkidul. Sebagai respons atas minimnya pelatihan yang diterima para pendidik PAUD dalam menghadapi keberagaman peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK), sebanyak 60 perwakilan pengurus HIMPAUDI dan IGTKI dari seluruh kapanewon mengikuti pelatihan kurikulum inklusif yang diselenggarakan selama tiga hari, 10–12 Juli 2025.
Pelatihan ini diinisiasi oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM dengan dukungan SeeYou Foundation, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Bertempat di TK Negeri Wonosari, pelatihan menghadirkan Dr. Joko Yuwono, M.Pd.—dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret (UNS) dan konsultan senior di Bank Dunia untuk isu pendidikan inklusif—sebagai fasilitator utama.
Para peserta, yang terdiri dari pengurus HIMPAUDI, penilik, pengawas, dan perwakilan Dinas Pendidikan, mendapatkan penguatan dalam berbagai aspek penting pendidikan inklusif. Materi pelatihan meliputi pemahaman dasar inklusi, identifikasi ABK, penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI), serta pendekatan pedagogis yang ramah dan adaptif bagi semua anak.
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, S.Pd., MM., turut hadir pada hari terakhir pelatihan. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya membangun sistem pendidikan PAUD yang adil dan tidak diskriminatif.
“Pendidikan yang benar-benar ramah anak harus dimulai sejak usia dini. Setiap anak, tanpa kecuali, berhak atas layanan pendidikan yang berkualitas dan setara,” ujar Nunuk.
Project Manager Learning Unlocked Pusat Rehabilitasii YAKKUM, Yuni menilai pelaksanaan pelatihan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan Kabupaten Gunungkidul menuju sistem pendidikan yang inklusif dan partisipatif. Dengan pelatihan ini, diharapkan para pendidik PAUD di Gunungkidul semakin siap menghadapi keragaman kebutuhan anak didik, sekaligus memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam proses belajar, termasuk anak-anak dengan hambatan perkembangan.
“Dalam rangka memenuhi akomodasi pendidikan yang layak terutama siswa PAUD dan TK, training pelaksanaan Kurikulum inklusif sangat perlu dilakukan,” kata Yuni.
Mulanya, YAKKUM mendampingi 3 sekolah di Gunungkidul agar bertransformasi menjadi sekolah inklusif. 1 sekolah di Wonosari dan 2 lainnya di Semin. Wujud pendampingan yang dilakukan diantaranya mengenai peningkatan kapasitas guru. Setelah proses pendampingan, sekolah-sekolah tersebut kini menjadi rujukan.
“Pelatihan untuk pengurus HIMPAUDI dan IGTKI ini dilakukan agar metode pembelajaran ramah anak bisa disebarluaskan ke kelompok guru yang lain,” imbuhnya.
Dia berharap, kedepan semakin banyak sekolah yang siap menerima siswa berkebutuhan khusus. Sebab, pendidikan merupakan hak dasar yang harus diterima semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Lebih jauh disampaikan, sekolah inklusif tetap menggunakan kurikulum dari pemerintah. Akan tetapi masih disisipkan Program Pembelajaran Individu (PPI). Sehingga desain pembelajarannya ramah anak. Dengan begitu, pengajaran dari guru bisa diterima semua siswa.
“Selain menggunakan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilengkapi pula PPI. Supaya pembelajaran dapat mengakomodir proses belajar siswa SBK,” tandas Yuni.
