YOGYAKARTA, kabarhandayani — Kasus kekerasan atas nama agama di Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu terakhir ini sering terjadi. Kondisi tersebut menjadikan alasan kuat Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DIY mendesak Kapolda DIY untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan atas nama agama yang terjadi di DIY.
Siang ini (30/5/2014) kabarhandayani memperoleh press release dari Pimpinan Wilayah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DIY, adapun isi dari press release Pimpinan Wilayah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DIY mendesak Kapolda DIY Haka Astana mundur dari jabatan jika tidak serius mengusut kasus-kasus kekerasan atas nama agama akhir-akhir ini merebak terjadi di sejumlah daerah di Yogyakarta. Repdem menilai fungsi intelejen aparat DIY tidak berjalan sehingga tidak didapatkan adanya langkah antisipasi kelompok premanisme berkedok agama.
Ketua DPD Repdem DIY Antonius Fokky Ardianto menyatakan Kapolda DIY harus memiliki target waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang memang sudah layak mendapat tindakan tegas aparat negara. Tidak ada alasan bagi kepolisian “melempem” dengan tidak segera menangkap pelaku-pelaku mengatasnamakan agama untuk berbuat sekehendak hati termasuk cara kekerasan dan intoleransi yang mencoreng DIY.
“Kami mendesak Kapolda DIY mundur dari jabatan jika dalam waktu dekat polisi tidak segera menangkap pelaku dan aktor inteletual dalam tiga kasus kekerasan di DIY,” ujar kata Fokky, Jumat (30/5).
Tiga kasus kekerasan syarat mengatasnamakan agama dimaksud Fokky adalah penyerangan kelompok sembahyangan umat katolik lingkungan Santo Fransiskus Agung Paroki Banteng di perum YKPN Tanjungsari, Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik Sleman Kamis (29/5) pukul 20.30 WIB. Penyerangan disertai pengrusakan umat kristiani, juga penganiayaan menimpa dua korban yakni pemilik rumah yang juga direktur Galang Press Julius Felicianus dan Mika wartawan Kompas TV yang tengah melakukan peliputan. Sebelum itu kasus pengrusakan mobil pegiat pluralisme Aminudin Aziz di Gunungkidul yang sudah 27 hari lalu dilaporkan Polres Gunungkidul namun belum ada progres.
Fokky menengarai fungsi intelejen aparat negara di wilayah DIY lemah terbukti tidak ada langkah antisipatif mendeteksi gerakan mengancam kerukunan antar agama di DIY. “Mustinya dari kasus muncul di Gunungkidul 28 hari yang lalu itu aparat kita belajar dan mengambil langkah strategis antisipasi agar tidak meluas di daerah lain. Tapi terbukti sekarang ganti Sleman,” tambahnya.
Aktivis Repdem DIY yang telah menemui korban penyerangan kelompok doa juga meminta Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk segera turun tangan dalam kasus kekerasan marak di DIY akhir-akhir ini terjadi secara beruntun. Pasalnya, Repdem menilai DIY sebagai daerah istimewa yang harus bisa menjadi bingkai NKRI dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar agama maupun kerukunan agama dengan pemerintah. (Hery Fosil/Redaksi)
