Dinas Kesehatan Keluhkan Minimnya Fasilitas

oleh -
Drs. H.A Hafidh Asrom. M.M Anggota DPD RI
iklan dispar
Drs. H.A Hafidh Asrom. M.M  Anggota DPD RI
Drs. H.A Hafidh Asrom. M.M Anggota DPD RI

WONOSARI,(KH)— Anggota DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. H.A Hafidh Asrom. M.M melaksanakan kunjungan kerja di Gunungkidul. Dalam kesempatan tersebut, Hafidh berdiskusi dan menjaring aspirasi dengan sejumlah SKPD di Gunungkidul.

Dalam Audensi yang digelar di Bangsal Sewoko Projo Wonosari, Kamis (13/3/2015) Dinas Kesehatan Gunungkidul mengungkapkan kurang idealnya layanan kesehatan yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Gunungkidul, Abdul Aziz.

“Fasilitas kesehatan di Gunungkidul masih kurang utamanya bed perawatan atau tempat tidur, dari jumlah ideal 764 buah, Gunungkidul saat ini baru tersedia 450 buah,”katanya.

Aziz menjelaskan, jumlah ideal tempat tidur di suatu wilayah adalah 1 banding 1000 orang. Jika dilihat dariĀ  jumlah penduduk Gunungkidul yang mencapai 760 ribu jiwa, ketersediaan tempat tidur perawatan idealnya adalah 764 unit.

“Jumlah tersebut sudah kita hitung berdasarkan bed yang berada di RSUD Wonosari, empat rumah sakit swasta, puskesmas dan klinik pratama,”katanya.

Selain kurang idealnya jumlah tempat tidur perawatan, pemkab juga terkendala fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan idealnya 1 berbanding 5000 jiwa. “Saat ini jumlah fasilitas kesehatan baru tersedia 104 unit, jika dilihat dari jumlah penduduk, idealnya 152 unit,”imbuhnya.

Sementara itu Anggota DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. H.A Hafidh Asrom. M.M mengaku, aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan diperjuangkan di tingkat pusat. “Ini semua kita dengar, dan akan kita bawa ke pusat,”katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, permasalahan kurangnya fasilitas kesehatan belum bisa diatasi salah satunya karena keterbatasan anggaran. Pihaknya mengatakan butuh dukungan anggaran dari pemerintah DIY dan Pusat.

“Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, kita juga terganggu adanya moratorium PNS oleh pemerintah pusat. Kita berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan ini,”katanya (Juju).

Komentar

Komentar