GUNUNGKIDUL, (KH),– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul resmi memasuki tahap pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tahapan ini diawali dengan agenda entry meeting yang digelar pada Senin, 30 Maret 2026, di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Gunungkidul. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya audit mendalam setelah sebelumnya laporan keuangan diserahkan dalam kondisi unaudited.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menjelaskan bahwa proses ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan LKPD unaudited pada 16 Maret 2026. Ia menegaskan kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran audit.
Menurutnya, setiap OPD telah diminta untuk menyediakan data secara lengkap serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menargetkan hasil terbaik, yaitu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya,” ujarnya.
Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY, Puspitaningtyas, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci akan berlangsung selama 35 hari, terhitung sejak 30 Maret hingga 3 Mei 2026.
Dalam audit ini, BPK akan menyoroti empat aspek utama, yakni:
- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kecukupan pengungkapan laporan
- Kepatuhan terhadap regulasi
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Ia menambahkan bahwa karena dokumen LKPD unaudited telah diterima, pemeriksaan kini masuk ke tahap yang lebih detail, terutama pada angka-angka dalam laporan keuangan.
Puspitaningtyas juga menekankan bahwa opini atas laporan keuangan bukan hanya tanggung jawab tim penyusun, melainkan seluruh elemen di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
Dalam kesempatan tersebut, BPK turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Gunungkidul dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya.
Hingga semester II tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut telah mencapai 96,10 persen. Angka ini dinilai berada di atas rata-rata nasional, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Selain itu, BPK mengingatkan pentingnya menjaga integritas selama proses audit berlangsung. Tim pemeriksa ditegaskan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apa pun.
Realisasi APBD 2025 Capai Target Tinggi
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyampaikan bahwa LKPD Tahun Anggaran 2025 telah rampung dan diserahkan kepada BPK pada 16 Maret 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.564.367.760.449,56 atau 99,37 persen dari target sebesar Rp2.580.972.676.776.
Sementara itu, serapan belanja daerah mencapai 94,84 persen, mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup optimal sepanjang tahun berjalan.
Untuk mendukung akurasi dan kemudahan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan juga telah memanfaatkan berbagai sistem berbasis teknologi informasi, seperti SIPD, SIM Aset, dan SIM Persediaan.
“Dengan dukungan sistem tersebut, kami optimistis dapat kembali mempertahankan opini WTP,” kata Bupati.
Lebih dari sekadar capaian opini WTP, Bupati menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala OPD dan jajaran kapanewon untuk mendukung penuh proses audit dengan menyiapkan data secara lengkap, akurat, serta memberikan penjelasan yang terbuka.
Menurutnya, proses pemeriksaan ini harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan Terinci dari pihak BPK kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Momen ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
