WONOSARI,(KH)— Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Gunungkidul mengklaim kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kurang maksimal. Pelayanan pengangkutan sampah dirasakannya belum sesuai dengan peraturan yang ada.
Ketua APKLI Kabupaten Gunungkidul, Bambang Dwi Sutiyana mengatakan, selama ini Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu tertib membayar retribusi kebersihan, tetapi pembayaran tidak diikuti degan pelayanan yang baik dari DPU terkait pengambilam sampah.
“Pedagang yang ada tertib membayar retribusi Rp. 10.000 per bulan. Usai jualan kita harus membersihkan sampah sendiri karena tidak ada petugas yang memungut,” katanya, dalam sosialisasi pengolahan sampah kepada PKL di KSM Ngudi Waras Rejosari, Baleharjo, Selasa (12/5/2015).
Selama ini, lanjut Bambang, pedagang yang ada selalu membungkus sisa sampah dan membawanya pulang. Hal ini dilakukan karena tidak adanya tempat sampah di seputaran tempat mereka berdagang yakni di kawasan alun-alun Wonosari.
Dia berharap, tertibnya pembayaran rertibusi dapat diimbangi dengan pelayanan yang ada, karena pihaknya sadar pembayaran retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Meski petugas pengambil sampah tidak tertib, kita terus berusaha tertib, datang bersih pulang juga bersih,” paparnya.
Selain mengeluhkan sejumlah petugas pemungut sampah, APKLI Gunungkidul juga memprotes kiriman surat teguran dari Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) Gunungkidul yang terlambat sampai kepada mereka.
Surat yang dikirim dari kapedal tertanggal 13 April 2015 baru diterimanya pada Selasa (12/5/2015). Namun demikian pihaknya mengaku siap mentaati peraturan yang ada karena pengelolaan sampah sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.12/2010 tentang Pengelolaan Sampah.
“Surat ini akan kami jadikan bahan acuan, agar teman-teman (PKL) tertib dan selalu menjaga lingkungan. Kita juga berencana akan membangun sedekah sampah. Sebagai langkah mengelola sampah,” papar dia.
Sementara Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan DPU Gunungkidul, Sugiyatno menyatakan, apa yang disampaikan APLKI akan menjadi bahan masukan bagi petugas pemungut sampah. Pihaknya mengaku, saat ini DPU juga belum mengetahui jadwal kapan PKL selesai menggelar dagangannya.
“Saat mengambil sampah kita memang berebut dengan pemulung, apa yang menjadi keluhan APKLI akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran bersama,” ulasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Kasi Pencegahan Kapedal Kabupaten Gunungkidul Joko Untoro. Pihaknya mengatakan, dalam waktu dekat akan menganggarkan tempat sampah bagi PKL.
“Akan kita coba ajukan permohonan tempat sampah untuk PKL agar masalah sampah ini bisa kita pecahkan bersama,” tandasnya. (Juju)
