GUNUNGKIDUL, (KH)— Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Daerah untuk bulan September 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Handayani, Sekretariat Daerah Gunungkidul, pada Senin (15/9/2025), dan dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Daerah Sri Suhartanta melaporkan capaian menggembirakan yang berhasil diraih oleh Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 29 Agustus 2025, Gunungkidul masuk dalam 10 besar kabupaten dengan persentase realisasi belanja terbesar secara nasional, dari total 415 kabupaten se-Indonesia.
Meskipun demikian, Sri Suhartanta mengingatkan bahwa percepatan pelaksanaan program masih sangat diperlukan. Realisasi keuangan baru mencapai 60,66% dari target 73,91%, sedangkan capaian fisik berada di angka 69,44% dari target 74,11%.
“Alhamdulillah capaian ini patut kita syukuri, namun percepatan tetap perlu dilakukan untuk mengejar target hingga akhir tahun,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti arahan strategis dari Kementerian Dalam Negeri, yang menekankan percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, dan penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan industri lokal. Selain itu, kemudahan perizinan berusaha juga harus terus didorong guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam arahannya menggarisbawahi pentingnya sinergi antar-OPD dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat, terutama untuk menangani kendala yang membutuhkan penanganan lintas instansi.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua persoalan yang membutuhkan penanganan bersama harus segera dikomunikasikan melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan mitra kerjanya,” ujar Bupati Endah.
Dalam upaya memperkuat pembiayaan pembangunan, Bupati juga mendorong seluruh OPD untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik melalui peningkatan efektivitas penarikan pajak dan retribusi, maupun dengan memaksimalkan potensi passive income dari aset-aset daerah yang belum tergarap optimal.
“Seluruh OPD harus memperkuat kinerja PAD. Jangan hanya fokus pada intensifikasi, tapi juga lakukan ekstensifikasi. Kita juga harus lebih kreatif memanfaatkan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan baru,” tegasnya.
Sebanyak 17 OPD yang memiliki potensi besar dalam kontribusi PAD menjadi perhatian khusus dalam rakor ini. Mulai dari sektor kesehatan, perizinan, pariwisata, hingga pertanian dan pendidikan, semuanya diminta untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja dan potensi pengembangan ke depan.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat langkah-langkah Pemkab Gunungkidul dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan target-target pembangunan daerah tercapai secara maksimal hingga akhir tahun 2025.
