WONOSARI, kabarhandayani.– Nasib kaum difable di Gunungkidul masih jauh dari jangkauan pemberdayaan ekononmi. Hal itu terbukti dengan adanya ribuan kaum difable di Gunungkidul yang masih mengantungkan hidupnya dengan orang lain .
Permasalahan itu muncul dalam sosialisasi implementasi, Perda Nomor 2/2014 tentang Pemenuhan dan Hak-hak Penyandang Disabilitas bersama beberapa organisasi difable di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Rabu (06/07/2014).
“Walaupun Perda itu sudah diterbitkan dua tahun lalu, namun belum semua bidang ada kesetaraan difabel, kaum difable masih menjadi anak tiri yang belum diberi kewenangan yang sama, selain itu di Gunungkidul banyak fasilitas yang belum ramah terhadap difabel,” kata Untung Subagiyo, Anggota Organisasi Sosial Penyandang Cacat Gunungkidul.
Dari data Organisasi Sosial Penyandang Cacat Gunungkidul (OSPCG), dari total 12.000 orang difabel, 4.000 orang diantaranya saat ini berusia produktif. Meski demikian belum ada upaya pemerintah Gunungkidul memberikan pemberdayaan ekonomi. “Kaum difabel cenderung akan cepat tua, pemerintah tidak pernah berfikir sampai kesitu,” ungkap Untung.
Permasalahan lain, lanjut dia, sejumlah fasiltas di Kabupaten Gunungkidul belum ramah difabel. Misalnya saat difabel mandapat undangan rapat di lantai dua Pemkab Gunungkidul, difabel akan kesulitan untuk naik tangga. Untung berharap Pemkab memperhatikan hal tersebut hingga implementasi perda dapat maksimal.
Direktur Perhimpunan Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Risnawati Utami mengatakan sosialisasi impelmentasi, Perda Nomor 2/2014 dilakukan guna mendukung advoksi yang kuat dan solid antar instansi pemerintah untuk mewujudkan Gunungkidul sebagai kabupaten inklusi.
“Pemahaman hak-hak difabel harus kita lakukan agar terwujud hubungan yang harnonis, sinergi dan berkesinambungan antara pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DPRD dan jaringan lintas sektoral,” jelas Risna.
Wakil Bupati Gunungkidul Drs H Immawan Wahyudi MH menambahkan, pemerintah Gunungkidul berjanji akan menambah anggaran bagi penyandang cacat melalui berbagai program pemberdayaan yang diberikan melalui dinas ataupun kegiatan lain.
“Kita tidak memungkiri, perhatian yang diberikan pemerintah kepada penyandang cacat memang masih kurang. Akan kita tingkatkan anggaran agar perhatian kepada kaum difabel lebih baik lagi,” pungkas Immawan. (Juju/Hfs)
Ribuan Kaum Difabel Ditelantarkan Pemerintah
