SEMIN, (KH),– “Desa harus menjadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri”
Penggalan syair lagu Iwan fals yang berjudul Desa tersebut mengingatkan bahwa desa menjadi garda terdepan kemakmuran sebuah negara, ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan memajukan desa.
Hal tersebut menjadi spirit yang di lakukan organisasi perempuan Aisyiyah dalam program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan sempit. Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) DIY, Dra.Hj. Kiptiyah dalam kunjungan kerjanya di dusun Gobeh, Desa Bendung, Semin, Gunungkidul, belum lama ini meminta warga Aisyiyah mengoptimalkan pekarangan mereka.
“Dengan begitu kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” kata dia.
Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) ini menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya yang bertajuk ‘Intensifikasi Pekarangan Berbasis Jemaah’, warga Aisyiah diminta untuk serius bersama – sama melaksanakan program optimalisasi pekarangan.
Di luar manfaat ekonomis upaya tersebut juga dinilai dapat mempererat persaudaraan di antara warga Aisyiyah pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya.
“Pelaksanaan program agar terkelola dengan sistem jamaah, jadi yang bergerak itu sebuah kelompok atau jemaah,” himbau dia.
Kiptiyah menerangkan upaya intensifikasi pekarangan berbasis jemaah ini juga secara langsung mengurangi risiko konsumsi bahan makanan dari tanaman yang berpestisida, sehingga aman bagi keluarga.
Senada hal itu Ketua Aisyiyah Ranting Bendung, Suniyati, mengatakan, saat ini sangat terbantu dengan program intensifikasi pekarangan berbasis jemaah Aisiyah dari pusat.
Pihaknya mengaku dapat memanfaatkan lahan pekarangan, sehingga dengan mudah memenuhi kebutuhan pangan seperti sayur-mayur dan kebutuhan pangan lain yang diupayakan di seputar rumah.
Sementara itu, Camat Semin, Drs. Witanto dalam sambutannya menegaskan bahwa saat ini pemerintah desa sedang giat menggenjot produktivitas pangan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Telah digelontorkan dana Rp. 80 juta untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang berbasis pertanian,” kata Witanto. (WAP)
