WONOSARI, kabarhandayani.– Mengahadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan diselenggarakan 9 Juli 2014, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gunungkidul mengadakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ke sejumlah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kecamatan Wonosari di aula Kecamatan Wonosari, Rabu (2/6/2014).
Ir. Buchori Ikhsan, Ketua Panwaslu Kabupaten Gunungkidul dalam kesempatan ini mengungkapkan tahapan Pilpres yang saat ini cenderung terjadi pelanggaran adalah tahapan masa tenang. Pada masa ini Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan PPL diinstruksikan untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) serta kemungkinan terjadinya politik uang.
“Masa tenang dari tanggal 5-8 Juli 2014 sangat rawan terjadi pelanggaran, khususnya APK. Saat ini kita telah rekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penertiban, namun apabila hingga tanggal 7 Juli masih ada APK, tanggal 8 harus segera dilakukan penertiban bersama Pol PP,” jelas Buchori.
Selain itu, hal yang paling bisa mengundang konflik, lanjut Buchori, adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Semua tahapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara harus diawasi agar kejadian pencoblosan ulang pada beberapa TPS di Gunungkidul tidak akan terjadi kembali.
“PPL nantinya harus menjalin komunikasi dengan PPS, KPPS dan saksi agar nantinya semua tahapan pada pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dan tidak akan ada kesalahan lagi,” lanjutnya.
Sementara Ngatino, anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Wonosari sebagai pembicara pada Bimtek ini mengungkapkan, pihaknya telah menekankan kepada jajaran PPS dan KPPS agar bekerja lebih profesional. Belajar dari pengalaman Pileg, PPS dan KPPS diharapkan tidak akan mengulang kesalahan seperti kasus formulir C 1 dan kasus kartu suara yang menyebabkan pencoblosan ulang di beberapa TPS.
“Kami telah tekankan agar semua PPS dan KPPS menyikapi dengan baik serta tidak menyepelekan hal sekecil apa pun tentang proses pemungutan dan penghitungan suara,” katanya. Beberapa hal yang sering menjadi faktor kekeliruan pelaksanaan Pemilu menurut Ngatino adalah lemahnya SDM, logistik, kelemahan panitia dalam memperhatikan kelengkapan Pemilu, serta kelemahan panitia pada banyaknya form yang harus diisi. (Maryanto/Hfs)
