Temu Inklusi: Pentingnya Mengakui Dan Mendukung Martabat Orang Dengan Disabilitas

oleh
Pembukaan Temu Inklusi di Playen, Gunungkidul. foto: istimewa.

PLAYEN, (KH),— Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan berbagai yayasan serta LSM menyelenggarakan kegiatan Temu Inklusi Ke 3 di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Selasa, (23/10/3018).

Dalam kesempatan tersebut, Minister Consellor Governance and Human Development, Kedutaan Australia, Kristen Bisof menegaskan, Pemerintah Australia turut hadir sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan Inklusi. Menurutnya, Indonesia juga telah meratifikasi Konfrensi PBB tentang hak- hak penyandang disabilitas.

Lanjutnya, sebagai sahabat dan negara tetangga, Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia mendukung Indonesia dalam menjawab tantangan atas inklusi disabilitas dalam berbagai sektor.

“Inklusi merupakan prioritas sebagai kebijakan Luar Negeri melalui strategi dalam memperkuat disabilitas dalam program pembangunan,” papar Kristen Bisof.

Kristen Bisof menandaskan, serangkaian kegiatan yang digelar mampu memberi penekanan pentingnya mengakui dan mendukung martabat dan hak asasi orang dengan disabilitas. Strategi ini juga untuk mengidentifikasi upaya- upaya meningkatkan kualitas hidup melalui advokasi internasional.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Pakualam X, menyebutkan, pertemuan yang digelar memiliki nilai strategis dan mampu membagikan solusi lokal dan inovasi dalam meminimalisir hambatan dan mempromosikan terwujudnya masyarakat inklusi di Indonesia.

Lebih jauh Sri Paduka Pakualam X mengatakan, dalam konverensi PBB hak-hak penyandang disabilitas telah ditandatangani termasuk oleh Indonesia pada 30 Maret 2007. Yang mana menyatakan dukungan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental intelektual, sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan sehingga mengalami kendala untuk berpartisipasi secara penuh, sama dengan orang lain.

“Hambatan berpartisipasi ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara, sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah dengan non diskriminasi,” ungkap Wakil Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, Komisi Yudisial RI, Farij Wajdi, SH, M.Hum, mengaku bahwa hadirnya Komisi Yudisial merupakan wujud komitmen lembaga yang menjadi bagian dari struktur kenegaraan.

“Menuntut kami untuk terus hadir dan berkontribusi dalam isu-isu yang memiliki dimensi publik mengenai hak- hak para difabel khususnya akses atas pengadilan dan keadilan,” terang Farij.

Pihaknya mengungkapkan, dukungan akan diberikan berupa akses untuk mendapatkan pengadilan. Bukan hanya putusan yang adil melainkan prosesnya juga adil baik sebagai korban pelaku dan saksi.

“Harpanya kontribusi kami kepada rekan inklusi dapat digunakan dalam praktek beracara di meja pengadilan,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Temu Inklusi ke 3 mengambil tema ‘Menuju Indonesia Inklusi 2030’ melalui inovasi dan kolaborasi.  Pada kegiatan pertemuan diikuti sekitar 100 orang penyandang disabilitas. (Kandar)

Komentar

Komentar