Rombongan dari Myanmar Studi Banding Ketahanan Pangan ke Gunungkidul

oleh
Kunjungan kerja Komite Eksekutif Negara Bagian Shan Myanmar ke Gunungkidul. KH/Dispertan GK.

WONOSASI, (KH),- Sebanyak 12 anggota Komite Eksekutif  Pusat Negara Bagian Shan Myanmar telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul. Delegasi dari negara bagian terbesar di wilayah timur laut Myanmar tersebut diterima oleh Sekretaris DPRD dan pejabat dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Senin (4/6/18) lalu.

Delegasi dari Myanmar tersebut secara khusus melakukan tukar informasi sekaligus studi banding tentang kebijakan ketahanan pangan. Negara Bagian Shan merupakan negara bagian/provinsi terbesar yang terletak di wilayah timur laut Myanmar dan lebih dari tiga perempat penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Rombongan tamu dari Myanmar ini merupakan para politisi anggota Komite Eksekutif Pusat Negara Bagian Shan. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka program Dialog Multipartai yang difasilitasi Myanmar School of Politics. Dalam program tersebut, mereka bekerja sama secara lintas partai untuk merumuskan aturan perundang-undangan yang efektif di Negara Bagian Shan yang merupakan pusat pertanian di Myanmar.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris DPRD Gunungkidul Drs Agus Hartadi MSi serta pejabat dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Ir Astuti Adiati MSi dan Fajar Ridwan SP MSi.

Dalam pertemuan tersebut berlangsung tanya jawab aktif tentang bagaimana para penyusun kebijakan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, yang telah berhasil meningkatkan tingkat keamanan pangan di wilayah kabupaten melalui produk-produk kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Meskipun tidak banyak perbedaan pada sumber daya alam yang dimiliki, namun banyak ditemui perbedaan mendasar pada kultur budaya dan regulasi pemerintahan pada kedua negara yang menyebabkan penerapan regulasi keamanan pangan di Myanmar belum berjalan dengan baik, seperti petani dan masyarakat lokal yang tidak paham dengan regulasi karena ketidakmampuan akan bahasa nasional mereka.

Meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, setelah diskusi ini rombongan dapat melihat kesempatan dalam penerapan kebijakan keamanan pangan di daerah mereka. Penerapan e-governance dalam meminimalisir perilaku koruptif dan koordinasi internal yang solid dan menyeluruh serta pelibatan masyarakat secara langsung yang dilakukan Kabupaten Gunungkidul menjadi masukan berarti bagi delegasi dari Myanmar. (Kandar/Dispertan GK)

Komentar

Komentar