Pembiayaan Ultra Mikro Dari Pemerintah Diharapkan Kurangi Kemiskinan

oleh -
Salah satu rangkaian Sosialisasi Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di ruang rapat Pemkab Gunungkidul. KH
Salah satu rangkaian Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di ruang rapat Pemkab Gunungkidul. KH

GUNUNGKIDUL, (KH),– Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diluncurkan pemerintah. Peluncurannya diharapkan dapat menjadi komplementer program pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Gunungkidul.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Perbendaharaan Provinsi DIY, Heru Pudyo Nugroho pada acara Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di ruang rapat Pemkab Gunungkidul, Senin, (10/12/2018).

Pihaknya menegaskan, Program UMi ini harus sesuai prioritas. Jangan sampai penerima Pembiayaan UMi merupakan masyarakat yang sebenarnya mampu mengakses pinjaman perbankan.

“Dalam pelaksanaan kredit program, BPK telah memberikan catatan terkait dengan ketepatan sasaran penerima kredit program,” tandasnya.

Dikatakan, program KUR yang lebih dulu digulirkan telah tersalur sebesar Rp. 485,34 Miliar dengan penerima sebanyak 20.720 Debitur. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung tersalurkannya KUR tersebut. Semua program pinjaman dana bergulir tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Gunungkidul dan DIY.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Bupati Gunungkidul, Badingah, mengatakan, pengembangan usaha mikro harus difasilitasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, sehingga mampu memberi dampak ekonomis yang terasa bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Untuk itu, sangat dibutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan R.I. melalui skema pembiayaan guna meningkatkan permodalan usaha skala kecil bahkan ultra mikro bagi masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok.

“Permodalan usaha yang selama ini masih menjadi kendala utama pengembangan usaha skala kecil dan mikro,” ungkapnya.

Kendala tersebut diharapkan segera dapat teratasi melalui Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Perbedaharaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Melalui skema pembiayaan yang sangat mudah diakses masyarakat, diharapkan juga mendorong peningkatan kapasitas produksi hingga peningkatan daya saing produk. Pihaknya yakin setiap usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat, meski dalam skala yang sangat kecil dan terbatas, tetap memiliki prospek ekonomi apabila mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan pariwisata Gunungkidul yang saat ini semakin dinamis. (Kandar)

Berbagi artikel melalui:

Komentar

Komentar