GUNUNGKIDUL, (KH),– Merasa tak diakui keberadaannya oleh pemerintah ribuan guru honorer sepakat mengambil sikap. Honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Kabupaten Gunungkidul akan melakukan aksi tidak masuk kerja atau mogok tidak mengajar selama beberapa waktu.
Ketua FHSN Gunungkidul, Aris Wijayanto, S,Pd ketika dihubungi mengatakan, aksi tersebut akan dilakukan mulai Senin, (15/10) hingga Rabu, (31/10/2018). Dirinya menyebut, langkah tersebut diambil atas kekecewaan terbitnya peraturan yang dinilai diskriminatif.
“Kami kecewa kepada pemerintah yang menerbitkan Peraturan Menpan RB No 36 Tahun 2018 tentang rekruitmen CPNS yang diskriminatif terhadap honorer,” tegasnya, Kamis, (11/10/2018).
Menurutnya, poin aturan batasan usia maksimal 35 tahun bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sangat merugikan honorer yang telah berumur di atas batas usia tersebut. Hal tersebut dinilai diskriminatif. Sebab, honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS. Di luar itu, pengabdian yang berlangsung sejak lama nampaknya juga tak membuat pemerintah memberikan prioritas kepada honorer dalam hal pemberian apresiasi.
Lebih jauh disampaikan, honorer yang tergabung ke dalam FHSN yang mengabdi pada institusi pendidikan mulai jenjang TK hingga SMP berjumlah 2000-an honorer. Secara keseluruhan sepakat mengambil langkah tidak masuk kerja dengan sejumlah tuntutan.
“Kami menuntut pemerintah pusat mengakomodir GTT/ PTT baik K2 maupun non K untuk diangkat menjadi CPNS melalui jalur pengangkatan secara bertahap sesuai masa kerja dan tidak ada batasan usia,” papar honorer yang mengabdi di SD Karangsari, Kecamatan Semin ini.
Selain itu, FHSN juga menuntut DPR dan Pemerintah segera merevisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Selama tidak masuk kerja kami akan terus melakukan koordinasi dan melihat respon pemerintah,” tukas Aris. (Kandar)
