Menengok Perjalanan dan Peran Lembaga Pendidikan Maarif Gunungkidul

Papan nama institusi pendidikan LP Ma'arif NU. KH/ Kandar
Lembaga Pendidikan LP Ma’arif NU Gunungkidul. KH/ Kandar

WONOSARI, (KH)— Diketahui, Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dilatarbelakangi oleh adanya ketertinggalan masyarakat akibat dari penjajahan dan belenggu tradisi. Berdasar beberapa sumber, dapat disebut kaum terpelajar memulai gerakan demi gerakan untuk memperjuangkannya.

Dengan jalan organisasi dan pendidikan, lahirlah organisasi Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama), setelah sebelumnya juga muncul Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air), Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran), dan beberapa gerakan lain.

Organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi ini memiliki peran dalam dunia pendidikan secara luas di Nusantara, demikian juga di Gunungkidul. Organisasi ini berkembang, hingga saat ini telah berdiri ratusan lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini/ TK hingga tingkat SMA/SMK.

Disampaikan oleh Penasehat Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Gunungkidul, Suharto, Pada mulanya lembaga pendidikan yang didirikan menggunakan nama ‘NU’, setelah organisasi ini berkecimpung di dunia politik, kelangsungan penyelenggaraan lembaga pendidikannya atau upaya pendirian lembaga baru terkendala.

“Kemudian sekitar tahun 1970-an lahirlah yayasan YAPPI di Gunungkidul, yakni Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam. Sehingga sekolah-sekolah yang berdiri pada masa orde baru menggunakan nama ‘YAPPI’,” katanya beberapa waktu lalu.

Ia mengisahkan, perkembangan pesat mengenai jumlah lembaga yang berada dibawah naungan YAPPI tidak lepas dari tokoh NU yang bernama R H Suwardiyono (alm). Pada waktu itu upaya pendirian sekolah juga bertujuan untuk menanggulangi bahaya laten Partai Komunis Indonesia (PKI).

Atas kiprah R H Suwardiyono tersebut, banyak berdiri Madrasah Ibtidaiyah (MI), lembaga pendidikan setara SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara SMP, dan Pendidikan Guru Agama Persiapan (PGAP) atau setara SMA. Contoh sekolah awal yang berdiri seperti SMA Pembangunan, SMP Persiapan Semanu, MI YAPPI Gubukrubuh, dan beberapa yang lain dengan jumlah mencapai puluhan.

Semenjak itu berangsur-angsur jumlahnya semakin bertambah, dalam perjalanannya, karena tidak adanya sumber keuangan yayasan, guru yang bertugas sebagai pendidik diberikan imbalan berbagai kebutuhan pokok, berupa beras, jagung, kelapa dan lainnya. Berbagai bahan kebutuhan itu dikumpulkan oleh masyarakat di sekitar sekolah atau khususnya wali murid.

Guru yang bertugas biasanya tamatan Ponpes, atau tokoh NU setempat. Pada era ini juga lahir Yayasan Masyithoh, sebagai induk bagi pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak (TK). Pada saat yang sama NU Gunungkidul juga mendirikan Pondok Pesantren (Ponpes).

Di penjuru-penjuru Gunungkidul, sekolah bernafaskan Islam moderat, mengedepankan amaliah-amaliah ke-NU-an, ajaran berdasar Al Quran dan Hadits serta Ahlussunnah Wal Jama’ah semakin bertambah. Keberadaannya dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang berdomisili jauh dengan sekolah yang didirikan Pemerintah Kabupaten saat itu khususnya untuk jenjang MI.

“MI YAPPI Balong, MI YAPPI Dongwanglu, Plalar, MI YAPPI Tambakromo, MI YAPPI Pakel dan lainnya. Pendirian sekolah tidak lepas adanya koordinasi dengan pengurus atau tokoh warga Nahdliyin setempat,” sambung lelaki yang pernah menjadi Ketua Ma’arif Gunungkidul selama 27 tahun ini.

Lanjut Suharto, adanya  pemberontakan PKI 30 September 1965 menambah penderitaan warga Gunungkidul yang pada kurun waktu tersebut terjadi zaman ‘Pegaber’ atau masa-masa sulit. Sehingga membuat Bupati Dati II Gunungkidul saat itu, KRT. Djoyodiningrat, BA (alm) mendukung pengembangan pendidikan YAPPI sebagai penangkal kebangkitan paham PKI.

Suharto menambahkan, bagi masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah YAPPI tentu mendengar adanya pengangkatan guru agama secara besar-besaran di Gunungkidul, hal tersebut juga tak lepas dari sepak terjang R. H Suwardiyono.

Skenarionya, agar upaya menanggulangi kembalinya PKI lebih nyata, serta untuk memberikan kesejahteraan banyaknya guru seiring bertambahnya sekolah-sekolah YAPPI, maka R H Suwardiyono mengusulkan kepada Bupati untuk menyampaikan permohonan pengangkatan PNS (guru agama) dalam jumlah yang banyak. Bupati lantas menyetujui dan usulan disampaikan ke pusat.

“Usulan itu disetujui Bupati kala itu, sehingga kurun waktu tahun 1969-1973 diangkat sebanyak 1.700 PNS menjadi guru agama,” imbuh Suharto.

Ribuan guru agama yang ikut diangkat menjadi PNS kala itu masih ingat, peristiwa pengangkatan secara besar-besaran tersebut diwarnai jual beli ijazah untuk memenuhi salah satu syarat calon guru yang akan dilantik. Guru yang kemudian kebanyakan pensiun di antara tahun 2005-2010 itu banyak diantaranya memiliki nama pada Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS tidak sesuai nama aslinya.

Sekian tahun berjalan, memasuki era 1998, setelah adanya orde reformasi, bertujuan agar yayasan yang didirikan lebih mampu menggerakkan potensi yang ada, lembaga yang didirikan oleh warga NU di Indonesia untuk bergabung ke dalam sebuh rumah besar bernama Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif, dengan tanpa mengubah nama sekolah sebagaimana momenklaturnya.

Ketua Pengurus Cabang (PC) LP Ma’arif NU Gunungkidul periode 2011-2016, Drs Mustangid ditemui terpisah menuturkan, lembaga pendidikan yang bernaung di yayasannya saat ini berjumlah ratusan, berdasar jenjangnya yakni untuk TK/RA sebanyak 197 lembaga, MI ada 50, MTs: 7, SMP: 5, MA: 2, SMA: 4, dan SMK ada 7 institusi.

Perjalanan penyelenggaraan pendidikan penuh dengan dinamika, pasang surut eksistensi lembaga pendidikan hingga perubahan status sekolah swasta menjadi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah mewarnai perjalanannya.

“Ada sekolah kami yang dahulu favorit, seperti SMA Pembangunan sekitar tahun 1980-1985 memiliki murid dengan rombongan belajar sebanyak 18 kelas, bahkan setiap tahun ajaran baru kita menolak murid,” ungkap Mustangid.

Lanjut dia, menjadi hal yang lumrah apabila sekarang menjadi surut karena persaingan seiring perkembangan dunia pendidikan. Di sisi lain ada pula sekolah Ma’arif yang kemudian menjadi pilihan masyarakat bahkan memiliki prestasi unggul pada bidang tertentu.

Kepala Sekolah SMK YAPPI ini menjelaskan, LP Ma’arif memiliki visi pendidikan secara umum, selain itu juga bertekad mempertahankan Islam yang Rahmatan lil ‘alamin, Islam yang berhaluan Ahlussunnahwaljama’ah dengan mengedepankan Al Quran Hadist, Ijma dan Qiyas.

“Kita juga berupaya mempertahankan budaya, memelihara hal-hal yang baik, mengkaji hal-hal yang modern tetapi baik untuk kemslahatan umat, semangat mendorong agar masyarakat tidak lupa pada jati diri bangsa,” urai dia.

Lebih jauh disampaikan, Maarif terus berusaha memadukan dua kurikulum yang berbeda. Kurikulum sekolah umum dipadukan dengan kurikulum keislaman, lebih khusus lagi ke-NU-an. Memperhatikan pendidikan karakter dan kepribadian siswanya agar setelah lulus kelak dari sekolah bisa memberikan manfaat lahir batin dunia akhirat bagi masyarakat.

Mengenai kondisi jumlah siswa saat ini disampaikan, untuk jenjang TK/ RA memiliki 4.301 siswa, MI: 2.978, MTs: 676, SMP: 470, MA: 133, SMA: 273, dan SMK memiliki siswa sebanyak 1.924. Ratusan sekolah Ma’arif tersebut berdiri di atas tanah milik penduduk, tanah Wakaf, Kas desa, dan SG.

Menurut Mustangid, untuk tetap eksis, tantangan penyelenggaraan pendidikan lembaga Ma’arif cukup beragam, mulai dari persaingan mutu pendidikan, ketersediaan biaya operasional, dan persaingan antar lembaga pendidikan  baik milik pemerintah maupun swasta yang terkadang tidak sehat memang nyata dan ada.

Yayasan sendiri tidak mampu memberikan tambahan apresiasi/ honor bagi guru LP Ma’arif, sumber dana operasional yang utama berasal dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana ini pula yang digunakan untuk memberikan honor guru-guru non PNS, atau disebut Guru Tetap yayasan (GTY). (Kandar)

Berbagi artikel melalui:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Komentar