Kebijakan 12 Jam Mengajar Dapat Sebabkan Angka Kekurangan Guru Makin Tinggi

oleh
Mendikbud baru Profesor Muhadjir Effendy dengan wacana program pendidikan yang kontroversi. Sumber: Internet
Mendikbud baru Profesor Muhadjir Effendy dengan wacana program pendidikan yang kontroversi. Sumber: Internet

WONOSARI, (KH)— Wacana pengurangan waktu mengajar bagi guru yang dikeluarkan Mendikbud Profesor Muhadjir Effendy sekitar sepekan yang lalu mendapat tanggapan beragam. Dari kalangan guru, kebanyakan mereka menyambut gembira dengan kabar yang belum jelas pelaksanaannya ini.

Namun tak semuanya, diantara guru yang umumnya merasa senang dengan wacana tersebut ada juga yang menganggap pengurangan waktu mengajar 24 jam per mminggu menjadi 12 jam ini merupakan sebuah wacana yang kurang tepat. Bahkan wacana yang keluar bisa mengakibatkan masalah hebat.

Menurut Hari Setiawan S.Kom, seorang guru TIK tingkat SMA yang berdomisili di Desa Wonosari mengatakan, wacana dinilai hanya akan menambah masalah angka kekurangan jam mengajar guru di suatu sekolah menjadi semakin besar. Dampaknya sekolah berstatus negeri akan semakin banyak merekrut tenaga pendidik baru berstatus tidak tetap atau honorer.

“Heran, kok malah bikin wacana kebijakan pengurangan jam mengajar hingga separuh yang akan mengakibatkan bertambahnya GTT (guru tidak tetap) lagi. Tanpa GTT proses belajar mengajar akan lumpuh”, katanya, Selasa (9/8/2016).

Ia mencontohkan, di sekolah tempatnya bekerja saat ini telah banyak guru yang menolak bila diberi tugas mengajar lebih dari 24 jam. Menurutnya guru yang menolak tugas mengajar lebih dari 24 jam karena guru tersebut telah merasa memenuhi kewajiban jumlah jam mengajar seperti yang tertuang dalam peraturan perundangan. Hal ini merupakan sebuah hal yang ironis baginya, karena di lain pihak masih banyak guru yang kekurangan jam mengajar sehingga berusaha menambah waktu mengajar di sekolah lain.

“Niatnya menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah yang lebih hebat. Yang merasa guru PNS nanti tetep bersikukuh mengajar 12 jam pelajaran saja sebagai syarat pencairan tunjangan sertifikasi. Sisa jam lainnya, mungkin terserah saja bagi mereka. Ahirnya guru honorer yang akan menjalankan sisa jam pelajaran,” terangnya.

Wacana yang dikeluarkan pemerintah ini diyakini tidak akan sukses dilaksanakan meski tujuan awalnya adalah untuk meringankan beban mengajar guru yang dianggap terlalu berat. Saat ini, beban kerja 24 jam mengajar bagi guru dinilai telah efektif dan ideal mengingat jumlah guru PNS yang masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah beban mengajar pada tiap mata pelajaran.

“Padahal saat ini pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan GTT, kok malah bikin wacana seperti ini”, lanjutnya.

Hari justru menyarankan agar pemerintah segera menyelesaikan masalah kekurangan guru yang terjadi hampir di seluruh sekolah berstatus negeri. Setelah itu, bila pemerintah telah menyelesaikan persoalan kekurangan guru, maka wacana pengurangan jumlah mengajar guru baru bisa diimplementasikan. (S.Yanto)

Komentar

Komentar