WONOSARI, (KH)— Wacana program full day School yang dilontarkan oleh Mendikbud baru Prof Muhadjir Effendy menjadi pemikiran serius bagi sekolah. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Sesuai dengan pokok pemikiran Presiden Joko Widodo bahwa pembentukan karakter harus dimulai dari pendidikan dasarya, yakni pada jenjang SD dan SMP.
Sejalan dengan hal ini kebijakan Mendikbud akan menjawab visi Presiden Joko WIdodo untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya full day jenjang SD akan mendapatkan 80 % pendidikan karakter dan 20 % pengetahuan. Sedangkan untuk jenjang SMP 60 % pendidikan karakter dan 40 % pengetahuan.
Hal ini mendapat banyak tanggapan dari banyak pihak, salah satunya dari Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) DIY, Sugeng Andono . Ia berpendapat mengenai sejauhmana kesiapan berbagai unsur pelaksana pendidikan dilapangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
“Dari sisi SDM, sekolah harus menyiapkan guru professional yang mampu membimbing siswa dalam waktu yang panjang sehingga siswa tidak bosan dengan aktifitas tersebut,” Kata Sugeng, Selasa, (10/8/2016).
Sugeng menilai, yang utama adalah pembiasaan awal yang semula pulang lebih awal, berubah dengan sehari penuh beraktifitas di sekolah. Maka tidak hanya dari siswa saja yang harus beradaptasi, akan tetapi gurunya juga harus ikut menyesuaikan.
Sekolah, lanjut dia, harus memberikan hak siswa untuk memiliki waktu bermain yang cukup. Bermain yang berkualitas dan harus terkonsep dengan baik. Fenomena saat ini anak cenderung asik dengan gadget-nya daripada bersosialisasi dengan teman-temannya.
“Hal ini juga menjadi tugas sekolah juga untuk mengembalikan pembiasaan anak dari sifat individualis menjadi lebih humanis,” tambah dia.
Jadi atau tidaknya penerapan kebijakan full day school, demikian dia berpendapat, akan dikembalikan pada kesiapan semua unsur pendidikan di lapangan. Tak hanya sekolah sebagai pelaksana kegiatan, namun orang tua juga akan ikut berkontribusi, terlebih guru dan murid sebagai aktor utama yang akan berperan dalam kebijakan ini.
“Konsep yang jelas harus dibangun terlebih dulu. Anak didik jangan dijadikan obyek yang harus disetir. Guru juga memiliki hak untuk keluarga, dan yang lebih penting adalah memberikan pendidikan kecakapan hidup bagi siswa,” Ungkap dia.
Kalau ini sampai keliru, lebih jauh disampaikan, maka anak akan condong mendapatkan materi akademik yang berlebihan sehingga konsep awal untuk membentuk karakter akan menjadi lepas. Sehingga anak didik sulit untuk terkontrol dan tidak terkendali.
“Semoga pemerintah memiliki konsep yang matang sebelum kebijakan pendidikan dijalankan secara riil,” harap Guru SMK N 2 Wonosari ini. (Kandar)
