Halal Bihalal, Sultan: Pejabat Harus Ambil Kebijakan Bukan Berdasar Ego

oleh -
oleh
Jabat tangan dalam Halal Bihalal dan Silaturahmi Pemkab Gunungkidul bersama Gubernur DIY. KH/ Kandar.
iklan dprd

WONOSARI, (KH),– Bertempat di Bangsal Sewakapraja, Wonosari, Gunungkidul, Kamis, (20/6/2019) digelar silaturahmi dan halal bihalal antara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta GKR Hemas bersama jajaran ASN dilingkup Pemkab serta tokoh masyarakat Gunungkidul.

Dalam kesempatan tersebut Raja Keraton Yogyakarta itu menyampaikan bahwa saat ini merupakan momen untuk menyegarkan kembali kelelahan fisik setelah sebulan penuh dalam balutan kehidupan asketis selama Ramadhan. Lantas disusul dengan perjalanan mudik yang panjang.

“Setiap Idul Fitri tiba, kita selalu mudik ke tempat asal, berkumpul dengan sanak-saudara penuh rasa syukur, sarat persaudaraan, seakan kembali ke fitrah, menemukan sifat azali, yaitu sifat hanif yang selalu mencari kebenaran,” kata Sultan.

Mudik, lanjut dia, juga berkaitan dengan “udik-udik”. Mereka  yang pulang mudik berbagi rezeki dengan mereka yang masih berada di garis kemiskinan. “Udik-udik”, sejatinya adalah sebuah laku amal-jariyah yang telah mentradisi sejak dulu. Tradisi ini ada koherensinya dengan teori trickle-down effects, yang secara konseptual memang ada dalil pembenarannya, meski dulu kenyataannya tak kunjung menetes ke bawah.

iklan golkar idul fitri 2024

Dalam dimensi ekonomi, “udik-udik” dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas lokal. Di sini, ramainya destinasi wisata melahirkan muliplier-effects pada sektor yang luas. Fenomena itu bermakna, bahwa dalam ritual mudik itulah ngabêktèn atau sungkêman dengan pinisêpuh menemukan esensinya.

Di titik yang sama, jalan agama atau ibadah kemudian berhimpitan dengan budaya dan tradisi, saat terjadi paralelisme antar keduanya, di mana ajaran agama menemukan sifatnya yang lokal. Karena itu, jika trilogi: “puasa, mudik dan fitrah” sebagai panggilan jiwa, maka akan membawa konsekuensi kultural.

Konsekuensinya, ditegaskan, pejabat yang mengambil kebijakan harus bukan lagi bagi kepentingan egonya.

“Tetapi demi kepentingan publik. Bila hal ini benar-benar terwujud, maka terjadilah apa yang dalam tradisi Jawa disebut manunggaling kawulâ-gusti, yakni penyatuan pemimpin dengan rakyatnya yang sejati,” terang dia.

Diharapkan, terwujud tradisi otentik dalam kesadaran intuitif tanpa pretensi, karena bukan lagi pencitraan, popularitas, uang atau tanda jasa yang dicari.

Dalam situasi demikian itulah, lanjut Sultan, pentingnya setiap pihak memaknai ibadah puasa Ramadan sebagai penemuan kembali the power of angel, kekuatan malaikat. Karena seseorang yang puasanya paripurna akan memasuki pintu malaikat —the gate of angel— sebagai jalan pencapaian menuju the power of angel tersebut.

Berbagi artikel melalui:

Komentar

Komentar