Diskusi “Sisi Gelap” Perkembangan Wisata Demi Bela Masyarakat Pesisir

oleh
Diskusi terkait “sisi gelap” perkembangan wisata Gunungkidul.

WONOSARI, (KH)— Seperti diketahui, pamor pariwisata Gunungkidul semakin naik. Hal tersebut terbukti dengan semakin tingginya kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca. Respon pemerintah akan hal tersebut banyak terwujud dalam berbagai program guna mendukung sektor penyuplai PAD yang besar bagi Gunungkidul ini.

Disisi lain, potensi tersebut menarik perhatian banyak investor. Para pemilik modal datang berusaha meraih peluang demi pegembangan bisnis mereka. Fenomena ini dianggap sebagai salah satu dampak negatif atau ‘sisi gelap’ dari perkembangan wisata Gunungkidul.

Dengan alasan tersebut, sekelompok aktivis yang menamakan dirinya jaringan masyarakat sipil Gunungkidul menggelar diskusi terkait dampak buruk perkembangan wisata di Gunungkidul. Diskusi bertema “Sisi Gelap Pariwisata Gunungkidul: Menyikapi Perkembangan Pariwisata Gunungkidul” berlangsung di di Angkringan Mrikiniki, Purbosari, Wonosari, Rabu, (18/1/2017).

Salah satu inisiator acara, Himawan Kurniadi mengatakan, diskusi membahas permasalahan tentang tata kelola pariwisata, serta tekad Pemkab Gunungkidul yang membuka seluas-luasnya investasi di sektor pariwisata. Dua hal tersebut diklaim tidak sepenuhnya berpihak pada warga lokal khususnya yang berada di pesisir atau kawasan wisata.

“Pemerintah lupa siapa sebenarnya yang menjadikan pariwisata Gunungkidul ini menjadi terkenal?. Tidak lain ya warga pesisir itu sendiri,” ujar Adi. Menurutnya, ketidakberperpihakan pemerintah makin nyata ketika ada rencana penertiban di 4 pantai.

Lanjut Adi, pemerintah dianggap abai. Sehingga dari hasil diskusi tersebut, jaringan masyarakat sipil Gunungkidul menuntut kepada Pemerintah Gunungkidul untuk segera melakukan beberapa hal, yakni segera membuat kebijakan pariwisata yang berpihak pada masyarakat Gunungkidul.

“Kemudian menghentikan penggusuran masyarakat pesisir berkedok penertiban daerah wisata dan segera menerbitkan Perda pembatasan kepemilikan lahan di Gunungkidul,” tandas Adi. (Kandar)

Komentar

Komentar