Aliran Penghayat Kepercayaan Di Akui Negara, Diskriminasi Masih Terjadi

Berbagi artikel melalui:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kegiatan sarasehan himpunan Penghayat Kepercayan se Gunungkidul. KH/ JNE.

WONOSARI, (KH),– Aliran Penghayat Kepercayaan sudah diakui oleh Negara dan dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini diungkapkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Wibowo Wisnu Nugroho, SH, MH, dalam saresehan Perhimpunan Penghayat Kepercayaan di Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, Jum’at malam, (09/06/2017).

Diterangkan Wibowo, bahwa pengakuan itu tertuang dalam UUD 45 tentang HAM pasal 28E ayat 2 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga.

“Selain itu peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 41 dan 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME,” jelasnya.

Jadi seharusnya, lanjutnya,  hak-hak sebagai warga Negara seperti memiliki KTP, AKTA perkawinan, pemakaman, dan lain-lain sudah bisa terpenuhi layaknya penganut agama lain yang diakui oleh Negara. Namun faktanya di lapangan, masih ada saja terjadi diskriminasi kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME ini.

Oleh karena itu ia mengharapkan para penganut aliran penghayat kepercayaan di Gunungkidul ini bisa terdaftar di Kejari Wonosari dengan melampirkan syarat-syaratnya.

“Maksudnya supaya kalau terjadi apa-apa kita bisa membantu menyelesaikan bahkan melindungi, jangan sampai penghayat kepercayaan sebagai bagian dari budaya dibawah naungan Dinas Kebudayaan ini dianggap aliran sesat dan sebagainya,” jelas Wibowo.

Dikatakan, kalau sudah terdaftar di Kejari Wonosari tentu ada pembinaan dan pengarahan ke arah komunikasi yang sinergi. Karena Di Gunungkidul sudah ada Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM) yang bertugas menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya. Juga mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab.

“Dan kalau terjadi penyimpangan tentu mengambil langkah-langkah preventif sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku,” masih kata Wibowo.

Susunan Tim Pakem sendiri berdasarkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul No. 14/O.4.11/Dap.5/05/2017, meliputi selain dari unsur Kejari Wonosari juga melibatkan Pemkab, Kodim, Polres, Departemen Agama, Dinas Kebudayaan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Saresehan atas undangan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul itu dihadiri oleh 9 paguyuban atau penganut penghayat kepercayaan di Gunungkidul. Diantaranya; Sapto Dharmo, Palang Putih Nusantara, Sumarah, Mardi Santosaning Budi, Hidup Betul, Ngudi Utomo, Ngesti Kasampurnan, Umat Pramoesoh dan Suryo Mataram. (JNE)

Komentar

Komentar